No. 1414 MENGINGAT KEMBALI PIAGAM JAKARTA

today June 20, 2020 account_circle Arifin Ismail

 

“ Maka lapangkanlah, niscaya Allah memberi kelapangan kepada kamu “ ( QS.Mujadalah :11)

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 9 Mei sampai 1 Juni 195  membicarakan tentang ideologi negara, dan pada sidang kedua tanggal 10 sampai 1 Juni BPUPK membicarakan masalah konstitusi negara. Pada sidang pertama di hari ketiga Bapak Kemerdekaan Sukarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari (1) Kebangsaan atau nasionalisme (2) Kemanusiaan atau Internasionalisme (3) Muakat atau Demokrasi (4) Kesejahteraan Sosial (5) Ketuhanan. Dalam Sidang BPUPK memutuskan untuk mengangkat Panitia Sembilan yaitu Agus Salim, Abikusno Cokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, KH.Wahid Hasyim, Soekarno, Muhammad Hatta, A.A.Maramis, Achmad Soebarjo dan Muhammad Yamin. Sebagian besar dari Paniti Sembilan tersebut adalah tokoh-tokoh umat Islam, seperti KH. Wahid Hasyim dari Nahdatul Ulama, Abikusno dari Syarikat Islam, Abdul Kahar Muzakkir dari Muhammadiyah, dan Agus Salim. 

Pada tanggal 22 Juni 1945, tujuh puluh lima  tahun yang lalu adalah hari bersejarah, dimana pada pada waktu itu telah diumumkan sebuah deklarasi bangsa Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta.adalah rumusan dari dasar negara. Rumusan Pancalisa dari Piagam Jakarta ini kemudian mengalami perubahan dengan menghilangkan kata-kata “ dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya “ dalam sila ketuhanan dengan kalimat tersebut  diganti dengan kata “ Ketuhanan Yang Maha Esa “. Rumusan akhir dari Pancasila dengan sila pertama adalah “ Ketuhanan Yang Maha Esa “ tersebut akhirnya diputuskan oleh Badan Persiapan Kemerdekaan  Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara..

Dalam buku “The Piagam Jakarta” yang ditulis oleh Endang Saifuddin Anshari yang merupakan tesis akademik di Institute of Islamic Studies, McGill University di Kanada, disebutkan bahwa  pada tanggal 31 Mei 1945 terjadi perdebatan diantara anggota Badan Usaha Penyelidikan Persiapan Kemerdekaan Indonesia tentang perkara sila pertama tersebut. Sebagaimana digambarkan oleh Supomo bahwa : " Sekelompok ulama mengajukan usul agar menjadikan agama Islam sebagai dasar Negara. Sedangkan kelompok yang lain yang diwakili oleh Mohammad Hatta berpendapat bahwa hegara dipisahkan daripada urusan agama ".  Komite tersebut diberi kepercayaan untuk membicarakan dasar Negara dan bentuk Negara. Dari hasil voting untuk memutuskan  sistem negara maka  55 orang anggota setuju dengan sistem republik sedangkan 7 anggota yang lain setuju dengan sistem kerajaan. Sedangkan keputusan untuk dasar negara maka mayoritas anggota berpendapat bahwa dasar negara adalah kebangsaan sedangkan 15 orang anggota lain setuju dengan dasar Islam.

Setelah itu dibentuklah panitia kecil untuk menyusun undang-undang negara. Mereka yang ditunjuk menjadi anggota adalah : Soekarno, Mohammad Hatta, A.A. Maramis, Abikoesnoe Tjokrosoejoso, Abdul Kahar Muzakkir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, Abdul Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Panitia ini membicarakan tentang draft undang-undang Negara, dan akhirnya  mereka berhasil merumuskan sebagaimana yang disebutkan oleh Soekarno : " Allah telah merahmati kita semua. Sebenarnya, pada awalnya disana ada perbedaan antara kelompok nasionalis dan kelompok Islam dalam mencapai persetujuan tentang agama dan negara. Alhamdulillah, dengan berkat Alah mereka semuanya telah dapat mengambil kesepatakan. Panitia kecil telah setuju dengan draft undang-undang dasar yang disusun oleh panitia sembilan. Saya ( Soekarno ) akan membaca pembukaan undang-undang dasar tersebut sebagai berikut :

" Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rakhmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan  dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ". Pembukaan Undang-undang ini telah disepakati oleh seluruh anggota komite persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 31 juni 1945 dan dinamakan dengan nama Piagam Jakarta.

Kemudian dalam beberapa hari selanjutnya Laturhahary , seorang penganut agama protestant berkata bahwa : " kalimat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya " itu akan membawa persoalan yang besar khususnya bagi agama yang lain , dan juga akan menyusahkan hukum adat istiadat suatu daerah ". Agus Salim menjawab : " Perbedaan mengenai hukum agama dan hukum adapt bukan hal yang baru, dan secara umum itu telah diselesaikan. Lebih dari itu, penganut agama yang lain tidak perlu khawatir dengan keamanan sebab itu akan berkaitan dengan kekuatan negara bukan kepada bilangan dari ummat islam yang terdiri dari sembian piluh persen dari penduduk.

Soekarno yang memimpin sidang juga mengingatkan para peserta sidang bahwa pembukaan undang-undang dasar tersebut adalah hasil kompromi dari kelompok islam dan nasionalis, dan jika kalimat tersebut tidak memenuhi maksud semuanya, tidak mungkin kelompok islam menerima dan setuju ".

Seorang anggota komite Wongsonegoro menyatakan : " kalimat tujuh tersebut akan membuat rasa fanatik karena itu kelihatannya memaksakan syariat islam bagi pemeluknya ". Abdul Wahid Hasyim menanggapi pernyataan tersebut : " Sebagian orang menganggap bahwa kalimat tersebut terlalu tajam, tetapi bagi sebagian yang lain, kalimat itu belum cukup tajam ". Soekarno kembali menegaskan bahwa pembukaan tersebut sudah diterima dan merupakan hasil kompromi antara kelompok islam dengan kelompok nasionalis, oleh sebab itu dengan tidak ada persoalan bangsa yang lain dan telah diterimanya draft pembukaan undang-undang dasar tersebut maka sidang hari ini 11 juli 1945 kita akan tutup. Dengan demikian pembukaan undang-undang dasar dengan tujuh kalimat " kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluknya " telah disepakati dan disetujui oleh parlimen pada waktu itu.

Kemudian selanjutnya pada hari proklamasi kemerdekaan 17 agustus , ada komandan angkatan laut Jepang ( Kaigun ) datang kepada Muhammat Hatta dan berkata bahwa sebagian penganut Protestant dan Katholik tidak setuju dengan kalimat " dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya " sebagaimana yang tertulis di dalam naskah Piagam Jakarta. Sebab hal itu menunjukkan diskriminasi antara panganut agama yang lain. Hatta menjawab : " Maramis adalah anggota komite dari pihak kristian dan dia telah setuju dengan kalimat tersebut ". Komandan itu menjawab : Memang betul waktu itu Maramis tidak melihat perbedaan itu, tetapi sekarang keadaan berbeda, dan jika kalinmat itu masih berada di dalam pembukaan tersebut, maka umat katholik dan protestant akan keluar dari Negara kesatuan Indonesia. Hatta kemudian berjanji akan membicarakan hal ini dengan komite. Pada pagi hari 18 agustus Hatta mengundang 4 anggota komite : Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimejo, dan Teuku Hasan untuk membicarakan persoalan diatas, akhirnya mereka sepakat dengan membuang tujuh kalimat " dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya " dari sila pertama, dan menambahkan dengan kalimat " Ketuhanan Yang Maha Esa ", dengan demikian rumusan Pancasila yang disepakati adalah :  (1) Ketuhanan Yang Maha Esa (2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab ( 3) Persatuan Indonesia (4) Kerakatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan dan  permusyawaratan (5) Keadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .

Menurut Hatta, kesepakatan itu terjadi pada 18 augustus antara jam 9.30  sampai 11.30 pagi. Setelah itu  Hatta mengumumkan tentang Undang-undang dasar 1945 dengan Pancasila sebagaimana yang ada sampai hari ini.  Berarti perubahan sila pertama dari konsep piagam Jakarta " Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya"  kepada kalimat " Ketuhanan Yang Maha Esa "  merupakan hasil toleransi yang sangat mahal diberikan oleh tokoh-tokoh Islam hanya dua jam sebelum hal itu diumumkan. Padahal jika seandainya kelima anggota rapat darurat itu tetap bertahan dengan hasil keputusan siding, maka situasi akan berbeda. Tetapi demi menjaga kesatuan bangsa, maka umat Islam mengorbankan tujuh kata yang sangat penting tersebut.

Dari catatan diatas  terlihat bagaimana sebenarnya umat Islam sudah berbuat untuk bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia , sejak dari perjuangan kemerdekaan sampai kepada merubah piagam Jakarta. Untuk itu kita berharap agar semua pihak dapat menghargai perjuangan dan pengorbanan umat Islam di Negara yang merdeka ini, sehingga umat Islam dapat menajalankan syariat dan ajaran agamanya dengan leluasa; jangan pula setelah sekian banyak pengorbanan dan toleransi yang  diberikan, umat Islam tetap dicurigai dan dianak tirikan. Semoga ini membuat kita sadar bahwa umat Islam sebagai jumlah mayoritaas dari bangsa Indonesia, telah memberikan andil dan pengorbanan yang begitu besar bagi keutuhan bangsa dan negara. Fa'tabiru ya Ulil Albaab. 

 

Buletin

Share This