No. 1397 Mengenang Sejarah Bangsa

today February 23, 2020 account_circle Arifin Ismail

 

“ Aku bersumpah dengan negeri ini “ ( S.Al Balad : 1 )

Pada saat bangsa Jepang sedang dalam krisis akibat serangan sekutu, maka bangsa Jepang yang pada waktu itu sedang menjajah Indonesia memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia, dengan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan pada bulan Mei tahun seribu sembiam ratus empat puluh lima. Sidang perdana Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 9 Mei sampai 1 Juni 195  membicarakan tentang ideologi negara, dan pada sidang kedua tanggal 10 sampai 1 Juni BPUPK membicarakan masalah konstitusi negara.

Pada sidang pertama di hari ketiga Bapak Kemerdekaan Sukarno mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara yang terdiri dari

(1) Kebangsaan atau nasionalisme

(2) Kemanusiaan atau Internasionalisme

(3) Muakat atau Demokrasi

(4) Kesejahteraan Sosial

(5) Ketuhanan.

Dalam sidang perdana tersebut Bapak Proklamator Ir. Soekarno mengatakan: “ Jikalau memang rakyat Indonesia rakyat yang sebagian besarnya rakyat Islam, dan jika memang Islam disini agama yang hidup berkobar-kobar di dalam kalangan rakyat, marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam Badan Perwakilan ini. Ibaratnya Badan Perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja sekeras-kerasnya agar supaya 0.70.80.90 yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakuay Itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin jikalau hal demikian nyata terjadi barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam bensr-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga saya berkata, baru jika demikian, hiduplah Islam Indonesia dan bukan Islam yang hanya diatas bibir saja “ ( Ahmad Mansur Suryanegera , Api Sejarah, jilid , hal.1-128).

 

Dalam Sidang BPUPK memutuskan untuk mengangkat Panitia Sembilan yaitu Agus Salim, Abikusno Cokrosujoso, Abdul Kahar Muzakkir, KH.Wahid Hasyim, Soekarno, Muhammad Hatta, A.A.Maramis, Achmad Soebarjo dan Muhammad Yamin. Sebagian besar dari Paniti Sembilan tersebut adalah tokoh-tokoh umat Islam, seperti KH. Wahid Hasyim dari Nahdatul Ulama, Abikusno dari Syarikat Islam, Abdul Kahar Muzakkir dari Muhammadiyah, dan Agus Salim.

 

Disini sudah terlihat bagaimana tokoh agama merupakan perumus tentang dasar negara. Bagaimana mungkin jika pada saat sekarang ini ada pendapat bahwa agama menjadi musuh, sedangkan agama itu adalah merupakan keyakinan bangsa dan rakyat selurhnya. Pada waktu Bapak Presiden Ir. Soekarno mendapat anugerah Doktor Hanouris Causa dari Universitas Gajahmada pada 19 September 1951 beliau berkata  : “ Pancasila yang Tuanku Promotor sebutkan sebagai jasa saya itu, bukanlah jasa saya. Karena saya dalam hal Pancasila itu sekedar menjadi “perumus “ dari perasaan yang telah lama terkandung bisu dalam kalbu rakyat Indonesia “. ( Api Sejarah, hal. 130 ).

Pertemuan Panitia Sembilan menghasilkan perumusan naskah Pembukaan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa Pancasila  yaitu :

(1) Ketuhanan Yang Maha Esa

(2) Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

( 3) Persatuan Indonesia

(4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan dan  permusyawaratan (

5) Keadian sosial bagi seluruh rakyat Indonesia .

 

Dari kajian sejarah ini, dapat terlihat bahwa agama menjiwai sila-sila Pancasila, sehingga menjadikan sila pertama yaitu asas utama dalam agama Ketuhanan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang juga merupakan asas utama dalam agama. Oleh sebab itu pernyataan bahwa Agama musuh Pancasila adalah merupakan pernyataan ahistoris.

Pahlawan Nasional, Mohammad Natsir dalam tulisan yang berjudul “Apakah Pancasila Bertentangan dengan Ajaran Al-Quran?”menyatakan bahwa :  “Perumusan Pancasila adalah hasil musyawarah antara para pemimpin-pemimpin pada saat taraf perjuangan kemerdekaan memuncak di tahun 1945. Saya percaya bahwa di dalam keadaan yang demikian, para pemimpin yang berkumpul itu, yang sebagian besarnya adalah beragama Islam, pastilah tidak akan membenarkan sesuatu perumusan yang menurut pandangan mereka, nyata bertentangan dengan asas dan ajaran Islam.”

Natsir selanjutnya menyatakan, “Bagaimana mungkin, Quran yang memancarkan tauhid, akan terdapat a priori bertentangan dengan ide Ketuhanan Yang Maha Esa?” Natsir juga menegaskan, bahwa Pancasila adalah pernyataan dari niat dan cita-cita kebajikan yang harus kita usahakan terlaksananya di dalam negara dan bangsa Indonesia. Karena itu, Mohammad Natsir menyesalkan adanya dikotomisasi antara al-Quran dan Pancasila; seolah-olah antara tujuan Islam dan Pancasila itu terdapat pertentangan dan pertikaian yang sudah nyata tak “kenal damai” dan tidak dapat disesuaikan.

Malahan selanjutnya Mohammad Natsir menulis : “Dalam pangkuan al-Quran, Pancasila akan hidup subur. Satu dengan lain tidak a priori bertentangan tapi tidak pula identik (sama)… Tapi ini tidak berarti bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi semua ajaran-ajaran Islam. Pancasila memang mengandung tujuan-tujuan Islam, tetapi Pancasila itu bukanlah berarti Islam. Kita berkeyakinan yang tak akan kunjung kering, bahwa di atas tanah dan dalam iklim Islamlah, Pancasila akan hidup subur.”

 

Menurut Mohammad Natsir yang juga merupakan tokoh pelopor Mosi Integral yang dapat menyatukan sistem negara menjadi  Negara Kesatuan Republik Indosenisa (NKRI) yang sebelumnya merupakan sistem negara federal dengan dari Republik Indonesia Syarikat (RIS) yang pernah ada dalam sejarah negara kita, menyatakan bahwa : “ Sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu hanya sekedar buah bibir, sebagaimana anggapan orang-orang yang jiwanya sebenarnya skeptis dan penuh ironi terhadap agama. Bagi orang ini dalam ayunan langkahnya yang pertama ini saja Pancasila itu sudah lumpuh. Apabila sila pertama ini, yang hakikatnya urat-tunggal bagi sila-sila berikutnya, sudah tumbang, maka seluruhnya akan hampa, amorph, tidak mempunyai bentuk yang tentu. Yang tinggal adalah kerangka Pancasila yang mudah sekali dipergunakan untuk penutup tiap-tiap langkah perbuatan yang tanpa sila, tidak berkesusilaan sama sekali,” kata Natsir. (M. Natsir, Capita Selecta 2,  hlm. 148-149).

 

Kasman Singodimedjo, tokoh penting dalam perumusan pembukaan Undang Undang dasar 195 juga menegaskan bahwa: “Tuhan Yang Maha Esa itu adalah Allah, Allahu Ahad, Allahus Somad, Allah yang Tunggal, dan dari Allah yang Esa itulah sesuatunya di alam semesta ini, dan siapa pun juga bergantung dan tergantung. Dan itulah Allah yang tidak beranak (Lam Yalid) dan Yang tidak diperanakkan (Wa Lam Yulad), pula tidak ada di alam semesta ini siapa pun dan apa pun yang sama atau mirip-mirip dengan Yang Maha Esa (Allah) itu (Wa Lam Yakun Lahu Kufuan Ahad). (Lihat buku: Hidup Itu Berjuang, Kasman Singodimedjo 75 Tahun).

Malahan  Kasman Singodimedjo merumuskan, “Bahwa Islam mempunyai kelebihan dari Pancasila, maka hal itu adalah baik, pun baik sekali untuk/bagi Pancasila itu sendiri dan pasti tidak dilarang oleh Pancasila, bahkan menguntungkan Pancasila, karena Pancasila akan dapat diperkuat dan diperkaya oleh Islam.

Sejalan degan itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama, Buya Hamka  dalam ceramahnya sebagai Ketua Umum MUI pada pertemuan dengan Wanhankamnas, 25 Agustus 1976  menjelaskan tentang makna Ketuhanan Yang Maha Esa. Hamka mengkritik orang yang menyatakan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam UUD ’45, pasal 29 itu bukanlah Tuhan sebagai yang diajarkan oleh suatu agama. Ada pula yang menafsirkan bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa itu bersumber dari jiwa bangsa Indonesia sendiri, lama sebelum agama Islam datang ke Indonesia.

 

Hamka juga menegaskan bahwa : “Tafsir-tafsir yang berbagai ragam itu kadang-kadang dengan tidak disadari telah menyinggung perasaan orang yang beragama, seakan-akan Tuhan sepanjang ajaran agama itu tidaklah boleh dicampur-aduk dengan Tuhan Kenegaraan. Maka, supaya perselisihan ini dapat diredakan, atau sekurang-kurangnya dapat mengembalikan sesuatu kepada proporsinya yang asal, ingat sajalah bahwa dalam Preambule UUD’45 itu telah dituliskan dengan jelas: “atas berkat rahmat Allah”. Jadi, Ketuhanan Yang Maha Esa di pasal 29 itu bukanlah Tuhan yang lain, melainkan Allah! Tidak mungkin bertentangan dan berkacau di antara Preambul dengan materi undang-undang.”

 

Penulis dan pemikir Islam, Adian Husaini, dalam bedah buku  “ Pancasila “ di Universitas Negeri Makassar pada bulan aal bulan ebruari ini menyatakan bahwa para tokoh Islam juga sudah memberikan panduan dalam memahami Pancasila. Misalnya, Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur, 21 Desember 1983 menetapkan:

(1) Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

(2) Bagi Nahdlatul Ulama (NU) Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.

(3) Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalankan syariat agamanya.

(Lihat, pengantar K.H. A. Mustofa Bisri berjudul “Pancasila Kembali” untuk buku As’ad Said Ali, Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Berbangsa, (Jakarta: LP3ES, 2009).

Oleh sebab itu dapat disimpulkan bahwa pengamalan agama dengan pemahaman yang benar, akan menguatkan pengamalan Pancasila yang merupakan dasar negara, sedangkan pemahaman agama yang tidak benar itulah yang kadangkala dapat menjadi musuh terhadap ideologi negara. Semoga kita tidak lupa sejarah, dan bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah. Fa’tabiru Ya Ulil albab.  

 

Buletin

Share This