No. 1377 Penegakan Hukum Dan Keadilan

today September 27, 2019 account_circle Arifin Ismail

“ Hendaklah kamu bersikap adil walaupun terhadap kaum keluarga “ ( QS. Al An’am 152)

Setelah rasul sampai di Madinah , maka diantara langkah pertama yang dilakukan beliau adalah mempersaudarakan kelompok Muhajirin, kaum pengungsi muslim dari kota Makkah dengan kelompok Anshar, penduduk muslim Madinah yang siap menjadi pembela dan penolong kaum muhajirin . Setelah ikatan persaudaraan antara muhajirin dan Anshar terjalin, baru beliau mengadakan perjanjian dan undang undang yang berlaku bagi seluruh penduduk madinah baik dari kaum muslimin dengan masyarakat yahudi. Perjanjian tersebut menjadi dasar hidup bermasyarakat antara seluruh suku, kabilah dan kelompok dalam masyarakat. Perjanjian yang disebut dengan Piagam Madinah itu merupakan dasar bagi penegakan hukum dan keadilan bagi seluruh penduduk madinah di bawah kepeminpinan Rasulullah. Menurut ahli sejarah dan ahli politik, piagam Madinah ini merupakan konstitusi negara yang pertama di dunia. Pada waktu itu, jumlah penduduk Madinah sekitar sepuluh ribu orang dengan orang muslim sekitar limapuluh persen.

Piagam ini memuat tatacara hidup bermasyarakat antara kelompok Muhajirin dan Anshar dan antara masyarakat muslim dan non-muslim. Dengan piagam ini berarti seluruh masyarakat madinah baik itu kaum muslimin maupun kaum yahudi , semuanya tunduk di bawah peraturan dan hukum yang dijalankan oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Rasulullah saw. Piagam ini dibuat berdasarkan nilai-nilai persaudaraan dan keadilan.

Piagam madinah tersebut terdiri dari 47 pasal yang meliputi hak-hak asasi manusia, keadilan sosial, toleransi beragama, persamaan hak dan kesetiakawanan yang harus dijalankan oleh masyarakat. Secara garis besar piagam tersebut berisikan butir sebagai berikut :

1. Kesatuan umat Islam tanpa mengenal perbedaan,

2. Persamaan hak dan kewajiban

3. Tolong menolong dalam segala hal yang tidak termasuk dalam dosa, kelaliman dan permusuhan.

4. Bersepakat dalam menentukan sikap terhadap orang atau kelompok yang mengganggu dan memusuhi ummat.

5. Membangun suatu masyarakat dalam suatu sistem yang terbaik dan melaksanakannya dengan penuh kejujuran, lurus dan sepenuh hati.

6. Mengadakan perlawanan terhadap siapa saja yang memusuhi negara dan melakukan makar tanpa memberikan bantuan sedikitpun kepada mereka.

7. Melindungi setiap orang yang ingin hidup berdampingan dengan kaum muslimin dan tidak boleh berbuat dzalim/aniaya terhadapnya.

8. Umat non-muslim bebas melaksanakan ajaran agama mereka dan mereka tidak boleh dipaksa untuk masuk ke dalam agama islam, serta harta benda mereka tidak boleh diganggu.

9. Umat non-muslim harus ikut serta dalam membiayai anggaran negara sebagaimana yang dilakukan oleh umat Islam.

10. Umat non-muslim harus membantu dan ikut memikul biaya anggaran negara jika negara dalam keadaan darurat atau terancam bahaya.

11. Umat non-muslim harus saling bantu membantu dengan kaum umat islam dalam mempertahankan negara daripada serangan musuh.

12. Negara melindungi semua warga negara, baik mereka yang beragama Islam maupun mereka yang bukan beragama Islam.

13. Umat islam dan umat bukan Islam tidak boleh membantu musuh negara dan orang-orang yang memusuhi negara.

14. Apabila suatu perjanjian perdamaian akan membawa kebaikan bagi masyarakat maka semua warga negara baik dari kelompok Islam maupun kelompok bukan islamharus rela menerima perjanjian perdamaian tersebut.

15. Seorang warga negara tidak dapat dihukum karena kesalahan orang lain. Setiap hukuman hanya boleh dikenakan pada diri pelaku sendiri atau keluarganya.

16. Setiap warga negara bebas keluar masuk wilayah negara selama tidak merugikan kepentingan negara.

17. Setiap warga negara tidak boleh melindungi orang yang berbuat salah dan menolong orang yang berbuat kedzaliman.

18. Seluruh ikatan perjanjian sesama anggota masyarakat diatur berdasarkan atas prinsip tolong menolong untuk kebaikan dan ketaqwaan, bukan menolong dalam perbuatan dosa atau permusuhan.

19. Dasar-dasar ikatan tersebut ditopang dengan dua kekuatan yaitu kekuatan spritual yang meliputi keimanan kepada Allah; dan kedua kekuatan material dibawah kepeimpinan nabi Muhammad saw.

Dari butir-butir piagam Madinah ini telah terbukti bahwa negara madinah dibawah kepemimpinan rasulullah saw ditegakkan atas dasar persaudaraan, persamaan hak, keadilan dan perdamaian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setelah melakukan hijrah ke madinah, rasulullah membina suatu tatanan masyarakat berdasarkan keadilan yang tertulis dalam piagam perjanjian, sehingga menurut Ibnu Hisyam, piagam madinah tersebut adalah merupakan undang-undang dasar negara dan pemerintahan islam pertama di dunia yang mengatur kehidupan masyarakat dan negara berdasarkan hukum dan keadilan.

Sebelum piagam madinah ini ditulis, telah ada beberapa tulisan tentang politik tentang hak-hak dan kewajiban kela negara dan rakyat sebagaimana yang tertulis dalam Manu Smirti ( 500 B.C ) , Artha Sastra ( 300 B.C) , Konstutusi Athena yang ditulis oleh Aristotle atau dalam Kitab Samuel VIII, dalam perjanjian lama. Tetapi tulisan itu semua hanya berbicara masalah kewajiban raja dan hak rakyat saja, tanpa ada aturan hidup bermasyarakat, menjaga pertahanan dan keamanan secara bersama dan lain sebagainya. Oleh karena itu tulisan tersebut belum dapat dijadikan acuan sebagai konstitusi atau undang-undang dasar sebagaimana yang dimaksudkan oleh suatu negara.

Piagam Madinah yang dibuat oleh nabi Muhammad mencakup segala sesuatu berkenaan dengan perjanjian sosial ( social contract ) yang merupakan syarat berdirinya suatu negara sebagaimana dinyatakan oleh theori politik modern. Pakar politik modern, seperti Hobbes dan Roussseu menyatakan bahwa adanya perjanjian sosial antara pemerintah dan rakyat yang dipimpin merupakan asas berdirinya suatu negara. Inilah yang disebut dalam ilmu ketatanegaraan sebagai undang-undang dasar.

Dari point-point yang dipaparkan dalam piagam tersebut dapat dilihat bahwa Islam sejak awal telah menyatakan sikap toleransi beragama, dalam arti tetap mengakui kedudukan masing-masing agama.Toleransi yang dijalankan dalam hidup bermasyarakat, bukan toleransi dalam ajaran agamanya sebagaimana yang sering disalah artikan akhir-akhir ini. Toleransi dalam beragama berarti saling menghormati penganut agama masing-masing. Penganut agama Islam menghormati penganut agama yang lain, dan ini telah terbukti bahwa selama Islam memerintah dimanapun mereka berada, pasti toleransi berjalan dengan baik. Rasulullah memerintah di Madinah, dengn penuh keadilan dalam penegakan hukum bagi semua warga Madinah. Penegakan hukum tersebut berdasarkan undang-undang yang tertulis dalam piagam madiah, sebagaimana penegakan keadilan pada hari ii berdasarkan dengan undang-undang dasar dari suatu negara.

Piagam Madinah juga merupakan bukti bahwa Rasulullah saw telah berhasil mendirikan suatu negara berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, dan kebenaran berdasarkan pada petunjuk Tuhan. Maka sangat aneh jika ada sekelompok muslim yang mengatakan bahwa Islam tidak mempunyai konsep negara, padahal dunia telah mengakui bahwa rasulullah telah mendirikan suatu pemerintahan negara, dan pertama kali membuat undang-undang dasar tertulis dalam suatu negara., melalui piagam madinah. Tapi sayang, mungkin selama ini kita hanya melihat Rasul dari segi pelaksanaan ibadah saja, belum dari sisi ekonomi, politik, budaya dan lain sebagainya.

Rasulullah menegakkan hukum yang sama terhadap warga Madinah, baik mereka yang berasal dari bangsa Arab atau bangsa yahudi. Sebagai contoh, Rasulullah SAW. menemukan jenazah seorang dari sahabat yang terbaik di antara orang-orang Yanudi, yaitu Abdullah bin Sahl Al-Anshari. Beliau tetap berlaku adil terhadap orang-orang yahudi dalam menentukan diyat dan tidak lebih dari yang seharusnya dibayar. Beliau meminta diyat seratus ekor unta sebagaimana yang berlaku pada bangsa Arab padahal pada saat itu sahabat sangat membutuhkan unta untuk kekuatan, rasul tidak menambah diyat itu walaupun dengan seekor unta.

Rasulullah juga menegakkan hukum dan keadilan tanpa memandang bulu, baik bagi orang iasa atau dari keluarga bangsawan. Sebagai contoh, seorang perempuan dari kabilah Makhdzumiyyah mencuri. Kejadian itu membuat sahabat sangat bimbang karena perempuan itu termasuk keluarga Quraisy. Mereka berkata, "Siapakah yang akan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah SAW?" Tidak ada seorang pun yang berani kecuali Usamah bin Zaid r.a. Lalu ia membicarakan hal tersebut dengan Rasulullah. Beliau berkata, "Apakah kamu akan bertindak .sebagai pembela kepada orang yang melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah ?"

Kemudian Rasululah berdiri dan berkhutbah. Di antara isi khutbahnya, beliau bersabda : “ Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kamu iaitu apabila ada seorang dari golongan bangsawan mencuri,mereka biarkan saja, tetapi bila yang mencuri itu dari golongan dan kelompok yang lema),maka dia akan dijatuhi hukuman. Demi Allah seandainya puteriku sendiri yaitu Fatimah binti Muhammad yang mencuri, pasti dia juga akan kupotong tangannya. " Sejarah mencatat bahwa putri Rasulullah, Fathimah r.a. mengadu kepada rasulullah akan beratnya pekerjaannya di rumah, sehingga Fatimah minta dicarikan seorang pembantu dari tawanan perang untuk meringankan pekerjaannya di rumah. Mendengar permintaan tersebut, Rasulullah menyuruhnya Fatimah lebih baik memberbanyak membaca tasbih, tahmid, dan takbir, dan beliau berkata, "Aku tidak akan memberikan seorangpun dari tawanan perang untuk menjadi pembantu di rumahmu ".

Demikianlah penegakan hukum dengan penuh keadilan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dalam memimpin negara. Fa’tabiru Ya Ulil albab.

Buletin

Share This